Workshop Sustainable Linked Loans dan Pembiayaan Proyek Berkelanjutan

Lokakarya dibuka dengan pemaparan yang jernih mengenai tren keuangan berkelanjutan global. Menurut data BloombergNEF yang dikutip dalam sesi tersebut, penerbitan utang berkelanjutan mencapai rekor US$1,6 triliun pada 2021, dengan obligasi hijau saja menyumbang US$625 miliar. Hingga kuartal I 2024, gabungan pasar pinjaman berkelanjutan dan pinjaman terkait keberlanjutan mencapai EUR 212 miliar secara global — angka kuartal pertama tertinggi sejak pasar ini dimulai pada 2017. Di kawasan ASEAN, meskipun terjadi kontraksi 32% pada 2022, volumenya tetap kuat di angka US$36 miliar — hampir dua kali lipat dari level yang tercatat pada 2020.

Salah satu pembedaan konseptual utama yang ditekankan sepanjang lokakarya adalah bahwa SLL (sustainability-linked loan) berbasis kinerja, bukan berbasis aktivitas. Berbeda dengan green bond atau green loan — di mana dana harus dialokasikan khusus untuk proyek lingkungan tertentu — SLL dapat digunakan untuk keperluan umum perusahaan. Yang membuatnya “berkelanjutan” adalah keterkaitan struktur harga pinjaman (biasanya marjin bunga) dengan pencapaian Sustainability Performance Targets (SPT) yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peminjam, yang diukur terhadap Key Performance Indicators (KPI). Hal ini menjadikan SLL sangat berharga sebagai instrumen pembiayaan transisi, karena mampu memberikan insentif bagi perusahaan di semua sektor — bukan hanya energi terbarukan — untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi inti mereka.

Para peserta mempelajari komponen inti dari Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP), yang dikembangkan oleh Loan Market Association (LMA). KPI harus relevan secara material dengan bisnis peminjam, dapat diukur secara konsisten, dan dapat dibandingkan dengan tolok ukur eksternal. SPT harus dikalibrasi dengan tingkat ambisi yang nyata — baik terhadap strategi keberlanjutan peminjam sendiri, praktik terbaik di sektor terkait, maupun kerangka regulasi internasional seperti Perjanjian Paris. Lokakarya ini juga membahas contoh nyata, termasuk Sustainability-Linked Financing Framework milik Holcim, yang menggunakan intensitas bersih CO₂ dan pengambilan air tawar sebagai KPI, dengan target terverifikasi hingga tahun 2030. Para peserta diingatkan bahwa pemberi pinjaman memikul tanggung jawab untuk menantang KPI dan SPT guna memastikan bahwa keduanya benar-benar bermakna — bukan sekadar kosmetik.

Sesi 3 mengalihkan fokus ke mekanisme Sustainable Project Finance (SPF) dari perspektif E&S. Sesi ini menekankan bahwa pemberi pinjaman yang menyalurkan kredit ke proyek energi terbarukan harus memastikan bahwa risiko konstruksi, operasional, rantai pasok, dan offtake dialokasikan dan dikelola dengan memadai. Secara krusial, risiko E&S hadir di seluruh siklus hidup proyek. Standar internasional — termasuk IFC Performance Standards (PS1–PS8) dan Equator Principles — menyediakan kerangka kerja yang digunakan pemberi pinjaman untuk menilai dan memantau risiko-risiko tersebut. Studi kasus yang diambil dari pengalaman proyek ERM Indonesia sendiri menggambarkan kesenjangan umum: kekurangan data baseline keanekaragaman hayati pada sebuah proyek PLTS di Maluku, tantangan penerimaan sosial di sebuah lokasi panas bumi di Jawa Tengah, serta kedekatan dengan kawasan mangrove yang dilindungi dalam proyek kabel surya lintas batas yang menghubungkan Indonesia dan Singapura, yang dipaparkan sebagai contoh kasus nyata dalam pengelolaan risiko E&S.

Lokakarya tersebut memaparkan bukti bahwa tren keberlanjutan global semakin mengakar di tingkat lokal. Pada tahun 2022, 80% perusahaan Indonesia yang disurvei telah menggunakan GRI Standards untuk pelaporan keberlanjutan, dan Bursa Efek Indonesia telah bergabung dengan jaringan TCFD Supporters. Net Zero Hub KADIN telah melibatkan 80 perusahaan dalam program penghitungan emisi gas rumah kaca. Perkembangan ini menandakan tumbuhnya ekosistem akuntabilitas korporasi yang akan sekaligus mendorong permintaan terhadap SLL dan meningkatkan kapasitas peminjam untuk memenuhi persyaratan KPI dan pelaporan yang akan diminta oleh pemberi pinjaman.