Memperkuat Kapasitas Pembiayaan Proyek Energi Terbarukan Indonesia

Salah satu perbedaan mendasar yang dibahas dalam lokakarya adalah bagaimana pembiayaan proyek berbeda dari pinjaman korporasi konvensional. Dalam pembiayaan proyek, pihak peminjam adalah Special Purpose Vehicle (SPV) yang pelunasan pinjamannya sepenuhnya bergantung pada proyeksi pendapatan dari proyek itu sendiri — bukan pada neraca perusahaan induk. Agunan utamanya adalah dokumen-dokumen proyek dan arus pendapatan proyek, dan hak pelunasan kreditur jika terjadi wanprestasi adalah melakukan "step-in" ke dalam perjanjian-perjanjian proyek, bukan mengejar aset korporasi. Struktur ini memungkinkan sponsor untuk memisahkan (ring-fence) utang proyek dan membagi risiko ke berbagai pihak, termasuk kontraktor EPC dan operator O&M.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA), atauPerjanjian Jual Beli Listrikmerupakan dokumen yang sangat penting karena menentukan model bisnis bagi pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dalam kaitannya dengan PLN, sehingga aspek bankability-nya menjadi krusial. Fitur-fitur utama yang memengaruhi bankability antara lain mekanisme take-or-pay atau tarif tetap untuk mengatasi risiko dispatch, kesesuaian mata uang antara tarif dan denominasi pinjaman, perlindungan force majeure yang memadai — khususnya ketentuan Government Force Majeure — serta rumusan pemutusan kontrak dan skema buy-out yang jelas untuk melindungi pemulihan pinjaman bagi kreditur.

Lokakarya menekankan bahwa alokasi risiko yang tepat — yaitu menetapkan setiap risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya — adalah faktor yang membuat suatu proyek dapat dibiayai dengan skema limited recourse. Salah satu contohnya adalah pengelolaan risiko Konstruksi (keterlambatan, pembengkakan biaya, kinerja yang tidak mencapai target); dalam lokakarya dibahas bahwa risiko ini harus berada pada IPP agar mereka mengelola interaksinya dengan kontraktor EPC mereka. Ketika terlalu banyak risiko tidak dialokasikan dengan jelas atau akhirnya kembali ke sponsor, pemberi pinjaman akan mensyaratkan jaminan tambahan — yang pada akhirnya mendorong struktur pembiayaan menjauh dari project finance menuju pinjaman korporasi konvensional.

Paket jaminan yang kuat sangat penting bagi pemberi pinjaman dalam pembiayaan proyek. Paket ini biasanya mencakup hak tanggungan atas tanah dan bangunan proyek, jaminan fidusia atas mesin, peralatan, hasil klaim asuransi, dan piutang dari dokumen proyek, gadai saham di perusahaan proyek, gadai atas rekening bank proyek, serta pengaturan novasi bersyarat atas kontrak-kontrak proyek yang bersifat material. Selain itu, pemberi pinjaman umumnya akan mensyaratkan Surat Pernyataan (Letter of Undertaking) dari sponsor dan Perjanjian Langsung (Direct Agreement) (atau Surat Persetujuan PLN) dengan PLN. Struktur paket jaminan ini memberikan hak step-in kepada pemberi pinjaman apabila terjadi wanprestasi oleh pengembang.

Lokakarya ini memandu para peserta melalui elemen-elemen kunci dari perjanjian fasilitas pembiayaan proyek, termasuk Cash Account Management Agreement (CAMA) yang mengatur arus kas berjenjang (cash waterfall) — mulai dari Revenue Account hingga ke Operational Account, Debt Service Reserve Account, Debt Repayment Account, dan akhirnya Excess Funds Account. Peserta juga diperkenalkan dengan covenant afirmatif dan negatif, pernyataan dan jaminan (representations and warranties), peristiwa wanprestasi (events of default, termasuk ketentuan cross-default), kondisi pendahuluan untuk penandatanganan dan penarikan dana (drawdown), serta mekanisme pelunasan dipercepat wajib dan sukarela (mandatory and voluntary prepayment).

Kerangka regulasi Indonesia untuk pembiayaan proyek PLTS telah mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 kini mengatur struktur tarif listrik, beralih dari sistem eskalasi ke pendekatan bertahap dengan harga patokan tertinggi (Harga Patokan Tertinggi). Skema kepemilikan BOOT yang sebelumnya diwajibkan berdasarkan regulasi ESDM lama telah dihapus untuk proyek energi terbarukan melalui Permen ESDM 4/2020, sehingga memberikan fleksibilitas kepemilikan yang lebih besar bagi pengembang. Sementara itu, ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek surya telah diatur ulang menjadi ambang batas gabungan barang dan jasa sebesar 20% berdasarkan Kepmen ESDM 191/2024, suatu penurunan yang signifikan dari ketentuan sebelumnya yang akan mengurangi hambatan pengadaan bagi para pengembang.